Dasar Hukum NKRI
Dasar Hukum NKRI

Dasar Hukum NKRI Pancasila, Filsafat dan UUD 1945

Posted on

Ayokboco.com – Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dasar hukum NKRI yang meliputi Pancasila, Filsafat, dan UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar hukum dari segala hukum di indonesia yang artinya setiap pihak pemerintah membuat peraturan baru maka harus bersumber UUD 1945.

Sebagai Warga Negara yang baik tentu kita harus dan wajib mengetahui bahwa negara kita bisa berdiri hinga sekarang dikarenakan ada intrumen hukum-hukum yang menaunginya.

Hukum tersebut berlaku dan diciptakan di dunia ini membuat setiap warga negara bisa selaras dalam kehidupan sehingga dapat menciptakan negara yang utuh dan baik dalam satu kesatuan.

Kita sebagai warga Negara NKRI dan tinggal berkedudukan sebagai Warga Negara Idonesia harus mengetahui dasar hukum NKRI. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik kita harus mengetahui dan paham dasar hukum NKRI sehingga tidak hanya menaati peraturan dan hukum yang ada namun kita juga menjadi tahu bagaiamana asal muasal hukum itu dibentuk.

Sehingga kita sebagai warga negara yang baik kita bisa menjadi warga negara yang bijaksana dalam membangun kehidupan berkewarganegaraan.

Pembukaan Undang-Undang 1945

UUD 1945 menjadi dasar hukum dari segala hukum di indonesia yang artinya setiap pihak berwenang atau pemerintah ingin membuat sebuah hukum atau peraturan baru maka harus bersumber atau melihat pembukaan UUD 1945 sebagai landasan hukum. Hal ini bisa terjadi karena di dalam Pembukaan UUD 1945 sendiri memang ada terkadung dasar filsafat Indonsia.

Dasar hukum dari NKRI sendiri yaitu nilai-nilai dari pancasila yang tertulis di dalam pembukaan UUD 1945. Kedudukan pancasila yang berada pada pembukaan UUD 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di indonesia dan termuat dalam berikut republik indonesia tahun II no.7 itu artinya penetapan UUD 1945 sebagai dasar hukum sudahlah pasti dan juga sudah bisa dipastikan apabila pembukaan UUD 1945 adalah salah satu sumber hukum yang positif di indonesia.

Pasal – Pasal dalam UUD 1945

Pasal-Pasal yang yang terdapat dalam UUD 1945 dibuat dan dibentuk sesuai dengan pancasila dan kepribadian negara Indonesia. Oleh karena itu UUD 1945 dijadikan sebagai dasar hukum di Indonesia.

Penjelasan mengenai filsafat hukum Indonesia yang terkandung dalam penjelasan pada pembukaan UUD 1945 dan kemudian dikatakan ”Undang-Undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya”. Sehingga di dalam pembukaan UUD 1945 menjadi filsafat dasar hukum negara maka, batang tubuh dan penjelasan di atas merupakan teorinya. Oleh sebab itu pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 juga menjadi landasan dasar hukum yang positif.

Pancasila

Dasar hukum atau landasan yang ideal atau yang utama dari NKRI sendiri terciptanya atau terwujudnya di dalam pancasila. Yang menjadi salah satu dasaar hukum yang ideal bagi NKRI adalah ada pada sila ke tiga yang berbunyi persatuan indonesia.

Pancasila adalah suatu rumusan yang dirancang oleh beberapa tokoh berjasa indonesia yang harus kita ketahui. Oleh sebab itu, kita harus mengenali siapa saja tokoh perumus pancasila sehingga tahu siapa saja mereka dan juga bagaimana prosesnya untuk memperoleh kelima sila itu sehinga bisa menjadi dasar hukum indonesia.

Kemudian untuk menjadi dasaar hukum yang berlaku di NKRI ini tentu saja membutuhkan sesuatu hal yang disebut kuat dan bisa mempersatukan rakyat indonesia. Oleh sebab itu di pakai pancasila sebagai dasar hukum negara indonesia, oleh sebab itu landasan dasar hukum indonesia berada di dalam pancasila.

Pancasila menjadi sumber hukum dari semua hukum yang ada di Indonesia dan kemudian diatur di dalam pasal 2 UU No.10 tahun 2004 mengenai pembentukan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bbahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”.

Tokoh Perumusan pancasila

  • Ir Soekarno
  • M. Hatta
  • Soepomo
  • Mohammad Yamin
  • K.H. Abdul Wachid Hasyim

Menghargai Hukum NKRI

Sikap yang baik sebagai warga negara yang baik kita harus menghargai dan menghormati dasar hukum negara kita. Berikut sikap dalam menghargai hukum NKRI

Menjaga Nama Baik Pancasila

Sikap sebagai warga negara yang baik maka sebisa mungkin kita harus menjaga nama baik pancasila, karena pancasila merupakan salah satu instrumen NKRI yang penting oelh karena itu kita tidak boleh mengejek nama pancasila, tidak menjadikan pancasila sebagai guyonan, pancasila sebagai pion pinting sebagai ideologi negara kita.

Menaati Hukum Dasar

Seperti yang kita ketahui hukum yang ada di indonesia sebenarnya mempunyai satu sumber atau dasar yaitu pancasila dan UUD 1945. Sehingga kita sebagai masyarakat ikut menaati dan tidak melanggar hukum dan ikut menyelenggarakan ketertiban dalam bernegara.

Hukum Filsafat

Salah satu bukti nyata dari norma yang menerapkan sumber dari segala sumber hukum yaitu proklamasi. Kemudian sehari sesudah proklamasi tepatnya pada tanggal 18 agustus 1945 dibentuklah pembukaan UUD 1945

Pada pembukaan UUD ini ialah salah satu perwujudan dari sumber sebagal hukum dasar. Bisa kita katakan apabila penjelmaan wujud dari pancasila yang pertama yaitu proklamasi, sedangkan penjelmaan wujud yang kedua adalah pembukaan UUD 1945.

Undang-undang dasar 1945 menjadi status yang fundamental yang mempunyai empat pokok pemikiran antara lain poin-poin penting yang ada dalam pancasila sebagai sumber hukum di indonesia.

Konstitusi

Dalam Bahasa belanda dan inggris yaitu merupakan undang-undang atau hukum yang tertulis menurut konstitusi yang berlaku.

Konvensi (Hukum Dasar yang tidak Tertulis)

Merupakan aturan dasar yang dipelihara hukumnya didalam praktek penyelenggaraan negara, atau peraturan dasar yang belum tercantum didalam perundang- undangan akan tetapi dalam pembentukan tidak boleh bertentanngan dengan UUD dan diterima masyarakat luas.

Demeikian beberapa informasi mengenai dasar hukum NKRI yang bisa kita sampaikan. Sebagai Warga Negara Indonesia kita harus menjaga keutuhan NKRI dan nama baik pancasila. Semoga artikel ini bermanfaat untuk anda.

Baca Juga : ✔️ Dampak Korupsi bagi Negara
Baca Juga : ✔️ Pengertian Berdaulat – Berdasarkan Keluar dan Dalam
Baca Juga : ✔️ Pemerintah Berdaulat kedalam dan keluar
Baca Juga : ✔️ Kerjasama ASEAN Bentuk dan Pengertian ASEAN