Daerah Otonom : Pengertian, Tujuan dan Asas
Daerah Otonom : Pengertian, Tujuan dan Asas

Daerah Otonom : Pengertian, Tujuan dan Asas

Posted on

ayokboco.com – Kali ini akan membahas materi mengenai Daerah Otonom : Pengertian, Tujuan dan Asas, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut.

Dareah otonom – kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berkekuasaan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat

Pengertian daerah otonom

Otonom ayau autonomy terdiri dari dua kata yaitu auto dan nomy, auto memiliki arti sendiri sedangkan nomy sama halnya dengan nomos diartikan sebagai urusan pemerintah/urusan rumah tangga sehingga otonomi memilki arti urusan pemerintahan sendiri.

Peta Daerah Otonom
Peta Daerah Otonom

1. Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)

Menurut KBBI daerah bisa disebut sebagai lingkungan pemerintah/wilayah sedangkan daerah otonom menceritakan tentang daerah yang berdiri sendiri, mempunyai batasan wilayah tertentu, mempunyai undang-undang dan juga peraturan yang khusus dan berlaku untuk daerahnya dengan tidak menyalahi undang-undang pemerintahan pusat/disebut juga daerah wwatantra.

2. Undang-undang No. 32 tahun 2004

Pengertiaan daerah otonom berada di dalam pasal 1 menurut UU ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berkekuasaan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan spirasi masyarakat dalam sisem negara kesatuan repubik indonesia

Pengertian otonomi daerah

Otomoni daerah memiliki asal kata yang sama dengan daerah tonom. Walaupun demikian keduanya memiliki arti yang sangat berbeda. Berikut ini beberapa penjelasan pengertian otonomi daerah.

1. Menurut KBBI

Otonomi daerah mempunyai  arti wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”

2. UU 32 tahun 2004

Arti dari sebuah otonomi daerah berada dalam pasal 1 dalam UU ini yaitu hak dan wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Syafrudding

Makna otonomi daerah menurut syafrudding adalah suatu pemerintahan yang aturan-aturannya dibuat sendiri oleh pemerintah daerah. Bukan hanya dibuat, akan tetapi juga diurus sendiri.

4. Kansil

Menurut kasil, otonomi daerah adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana hak, wewenang dan kewajiban pada saat penyelenggaraan tersebu berada di bawah pimpinan pemerintah daerah dan juga sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan otonomi daerah

Berdasarkan pasal 2 UU no. 32 tahun 2004 tujuan pelaksanaan otonomi daerah ada tiga yaitu: menambah kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut maka fungsi pemerintahan darah dalam pembangunan diserahkan  kepada pemerintah daerah dan DPRD. Ada empat tujuan otonomi.

Pembagian daerah kekuasaan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, dan juga pembatasan wewenang peerintahan pusat karena adanya pemberian wewenang kepada pemerintah daerah

Tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam mengemban tugas pemerintahan karena adanya pemecahan tugas dan kewajiban antara pemerintahan pusan dan pemerintah daerahpenambahan pembangunan daerah berdasarkan sosial, politik, ekonomi dan juga budaya. Penambahan tugas masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan di daerahnya.

Asas otonomi daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintah dalam pasal 20 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004, terdapat tiga asas tonomi daerah yang dikerjakan oleh pemerintah pusat yaitu desntralisasi, dekosentrasi, dan juga tugas pembantuan. Ketiga istilah tersebut mengandung makna yang berbeda.

1. Desentralisasi

Desentralisasi terletak pada pasal 1 ayat 7 desentralisasi yaitu merupakan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

2. Dekonsentrasi

Maka dekosentrasi ini berada dalam pasal 1 ayat 8 yaitu “dekosentrasi ialah pemberian kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan/kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Tugas pembantu

Arti tugas pembantu berada dalam pasal 1 ayat 9 yang berbunyi “tujuan pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada darah/desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk menjalankan tugas tertentu”

Baca Juga : ✔️aktualisasi pancasila-Pengertian dan Macamnya

Baca Juga : ✔️8 Hubungan UUD 1945 dengan Pancasila

Baca Juga : ✔️Ancaman Bidang Politik : Luar dan Dalam Negeri

Baca Juga : ✔️Ancaman di Bidang Ekonomi Non Militer